Pernyataan Bupati Bulukumba
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Pernyataan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang menyebutkan bahwa 99% pemberitaan di media massa tidak benar dinilai keliru. Pernyataan yang melecehkan profesi jurnalis itu bertentangan dengan keberadaan pers sebagai pilar demokrasi yang keempat, setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
“Saya kira pernyataan bupati tidak beralasan.Ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Bulukumba saat ini. Berita-berita mengenai udanya unjuk rasa kan merupakan sosial kontrol untuk mengawal pemerintahan yang baik dan bersih,” kata anggota DPRD Bulukumba Amar Ma'ruf di Bulukumba kemarin. Anggota Komisi A DPRD Bulukumba ini mengatakan, setiap komentar di media massa adalah representasi sebuah fakta yang sesungguhnya terjadi di Bulukumba.
Kalau dikatakan pemberitaan hanya 1% saja yang benar,berarti Bupati Bulukumba terkesan tak ingin dikritisi. “Itu sangat otoriter dan terkesan ingin mengatur setiap pemberitaan yang ditulis wartawan kemudian dimuat di koran,” katanya. Kecaman serupa diungkapkan juga sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah Butta Panrita Lopi tersebut.Koordinator Komite Pelindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) wilayah Sulsel Upi Asmaradhana menyayangkan sikap yang diperlihatkan orang nomor satu di Bulukumba itu. Hal itu menunjukkan sikap otoriter dan cenderung menodai demokrasi. “Saya minta bupati meminta maaf kepada media massa atas pernyataan itu.
Saya khawatir akan menjadi preseden buruk bagi media selaku sosial kontrol. Jika ini terjadi, maka dapat menodai proses demokrasi yang selama ini telah dibangun,”katanya. Di tempat terpisah,Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Bulukumba Daud Kahal menyatakan, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan tidak menuding apalagi melecehkan profesi wartawan di Bulukumba.Pernyataan bupati tersebut dialamatkan kepada kalangan tertentu yang cenderung mendiskreditkan bupati selaku institusi dan secara pribadi. “Saya mencontohkan adanya tudingan tersebut seperti, adanya oknum yang melaporkan bupati ke polisi terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dimuat di media.
Yang melaporkan dirinya ke polisi dan dimuat oleh media,tudingan yang demikian ini tidak bisa dipercaya karena pada akhirnya yang menentukan kesalahan atau benar tidaknya adalah pengadilan negeri (PN),”katanya. Daud mengatakan,ini hanya salah penafsiran yang perlu diluruskan. Menurut dia, bukan media yang tidak bisa dipercaya, akan tetapi tudingan kelompok tertentu yang diberitakan di media massa. Dia juga meluruskan bahwa Bupati Bulukumba tidak bermaksud melecehkan media massa. “Ini penting karena dikhawatirkan akan dieksploitasi oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan lain dalam hal ini,”katanya.
“Saya kira pernyataan bupati tidak beralasan.Ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Bulukumba saat ini. Berita-berita mengenai udanya unjuk rasa kan merupakan sosial kontrol untuk mengawal pemerintahan yang baik dan bersih,” kata anggota DPRD Bulukumba Amar Ma'ruf di Bulukumba kemarin. Anggota Komisi A DPRD Bulukumba ini mengatakan, setiap komentar di media massa adalah representasi sebuah fakta yang sesungguhnya terjadi di Bulukumba.
Kalau dikatakan pemberitaan hanya 1% saja yang benar,berarti Bupati Bulukumba terkesan tak ingin dikritisi. “Itu sangat otoriter dan terkesan ingin mengatur setiap pemberitaan yang ditulis wartawan kemudian dimuat di koran,” katanya. Kecaman serupa diungkapkan juga sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah Butta Panrita Lopi tersebut.Koordinator Komite Pelindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) wilayah Sulsel Upi Asmaradhana menyayangkan sikap yang diperlihatkan orang nomor satu di Bulukumba itu. Hal itu menunjukkan sikap otoriter dan cenderung menodai demokrasi. “Saya minta bupati meminta maaf kepada media massa atas pernyataan itu.
Saya khawatir akan menjadi preseden buruk bagi media selaku sosial kontrol. Jika ini terjadi, maka dapat menodai proses demokrasi yang selama ini telah dibangun,”katanya. Di tempat terpisah,Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Bulukumba Daud Kahal menyatakan, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan tidak menuding apalagi melecehkan profesi wartawan di Bulukumba.Pernyataan bupati tersebut dialamatkan kepada kalangan tertentu yang cenderung mendiskreditkan bupati selaku institusi dan secara pribadi. “Saya mencontohkan adanya tudingan tersebut seperti, adanya oknum yang melaporkan bupati ke polisi terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dimuat di media.
Yang melaporkan dirinya ke polisi dan dimuat oleh media,tudingan yang demikian ini tidak bisa dipercaya karena pada akhirnya yang menentukan kesalahan atau benar tidaknya adalah pengadilan negeri (PN),”katanya. Daud mengatakan,ini hanya salah penafsiran yang perlu diluruskan. Menurut dia, bukan media yang tidak bisa dipercaya, akan tetapi tudingan kelompok tertentu yang diberitakan di media massa. Dia juga meluruskan bahwa Bupati Bulukumba tidak bermaksud melecehkan media massa. “Ini penting karena dikhawatirkan akan dieksploitasi oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan lain dalam hal ini,”katanya.